Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum - Teks Makalah

Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum
#source: mardeka.com

PENELUSURAN HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM

Oleh: Usmawadi ,SH.,MH[1]

A.    Pengantar

Bentuk penulisan hukum dapat dibedakan berdasarkan profesi, yaitu profesi dibidang pengembangan ilmu hukum  (akademisi) dan profesi dibidang penerapan hukum (praktisi). Baik bentuk maupun isi yang dipakai sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Secara garis besar bentuk penulisan hukum terdiri dari surat, makalah (paper), buku dan laporan penelitian. Sedangkan menurut isinya penulisan hukum juga dapat dikelompokan dalam dua kepentingan. Bagi kalangan praktisi, ada 8 macam atau jenis tulisan yaitu:

(1) Memorandum hukum (legal memorandum);

(2) Pembelaan hukum di pengadilan;

(3) Pendapat hukum;

(4) Penulisan untuk Penyuluhan Hukum;

(5) Penulisan Rancangan Perundang-undangan;

(6) Penulisan instrumen-instrumen hukum;

(7) Artikel untuk Majalah Hukum Ilmiah;dan

(8) Penulisan hukum jurnalistik.

            Bagi kalangan akademisi, bentuk-bentuk penulisan hukum yang banyak dilakukan, terdiri dari (1) Laporan Penelitian; (2)  Skripsi; (3) Thesis; (4) Disertasi, dan (5)  Laporan mandiri.

Semua bentuk penulisan bidang hukum, baik untuk kalangan praktisi maupun akademisi dalam pembuatan atau penulisannya tidak dapat dilepaskan dari peroses penelitian hukum (legal research). Hal ini selaras dengan pendapat salah seorang ahli yang menyatakan bahwa:[2] “… sesungguhnya kegiatan sehari-hari seorang dosen, seorang hakim, seorang pengacara, jaksa, notaris, konsultan hukum, dan penulis di bidang hukum tidak terlepas dari “legal research”. 

Jadi  suatu “penelitian hukum” dapat, bahkan secara tanpa disadari telah dilakukan oleh kalangan yang tugasnya berkaitan dengan masalah hukum dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Pada dasarnya, tulisan kedua kalangan ini, dapat dikelompokkan dalam dua jenis penelitian hukum. Pertama, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan (data-data) yang sudah dalam bentuk tertulis, dikenal dengan “penelitian hukum normatif”. Kedua, “penelitian empiris atau sosiologis” yang lebih menfokuskan pengumpulan bahan-bahan atau data-datanya langsung dari sumber pertama di lapangan. Tulisan kalangan praktisi tentu lebih banyak bersentuhan dengan jenis yang pertama.

            Kemudian, sesuai dengan topik kegiatan ini, maka daam tulisan ini pembahasan lebih dititik beratkan pada bentuk-bentuk tulisan untuk kalangan praktisi.

B.      Bentuk-Bentuk Tulisan Hukum.

  Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa bentuk tulisan hukum dapat dibedakan berdasarkan profesi, yaitu profesi dan bidang pengembangan ilmu hukum  (akademisi) dan profesi dibidang penerapan hukum (praktisi). Sejalan dengan itu penulisan hukum dapat dilihat dari segi bentuk dan isi. Bentuk penulisan hukum dapat digunakan baik oleh kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. Bentuk yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan.

Berdasarkan bentuk penulisan hukum terdiri dari:[3]

1.    Surat;

2.    Makalah (paper); dan

3.    Buku

      Kemudian berdasarkan isinya, penulisan hukum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu tulisan untuk kepentingan kalangan akademisi dan kalangan praktisi. Dalam tulisan sederhana ini akan diuraikan secara agak detil adalah penulisan hukum untuk kalangan akademisi.

Penulisan hukum untuk kalangan praktisi setidaknya ada 8 macam atau jenis tulisan. Tetapi dalam tulisan ini, hanya akan diulas secara singkat hanya empat bentuk, sebagai berikut:[4]

1.      Memorandum hukum (legal memorandum).

Tujuan dari tulisan  jenis ini adalah untuk melakukan analisis terhadap masalah hukum dalam rangka mencari penyelesaian atas masalah tersebut. Memorandum hukum biasanya diawali dengan perumusan masalah, dan berbagai argumentasi. Argumentasi baik yang pro maupun yang kontra atas suatu posisi yang dikemukakan untuk dijadikan bahan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian masalah. Kemudian dari berbagai alternatif yang ada dipilih satu penyelesaian yang terbaik bagi klien.

2.      Pendapat hukum (Legal opinion).

Pendapat hukum adalah penulisan hukum yang dibuat oleh kantor hukum (law office) untuk keperluan kliennya. Penulisan jenis ini biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien tentang suatu permasalahan hukum. Misalnya, suatu perusahaan asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk “Joint venture”. Sebagai langkah awal biasanya perusahaan itu ingin mengetahui segala ketentuan hukum yang mengatur kegiatan yang diminatinya.

Berhubung pendapat hukum ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada klien yang ingin mengetahui segala hal yang berkenaan dengan masalah yang dihadapinya, maka isinya harus dapat memenuhi harapan si klien tersebut. Oleh sebab itu, pendapat hukum tidak hanya mengemukakan segi substantif dari segala peraturan, aspek struktural tentang lembaga-lembaga apa saja yang berkaitan dengan pertanyaan klien, tetapi juga harus mengemukakan aspek budaya hukum yang meliputi sistem nilai yang berpengaruh terhadap sikap-tindak warga masyarakat yang bersangkut paut dengan pertanyaan klien. Pendapat hukum tidak cukup hanya mengemukakan perihal yang seharusnya saja, tetapi juga harus menyatakan apa yang senyatanya ada.

3.      Pembelaan hukum di pengadilan.

      Tujuan pembelaan adalah untuk melakukan pendekatan agar pengadilan mengambil pandangan tertentu, dan bertindak sesuai dengan pandangan tersebut. Pendekatan tidak hanya dilakukan berdasarkan logika, tetapi jika perlu dengan usaha mempengaruhi emosi, itulah sebabnya dalam pembelaan ini segi-segi negatif klien jarang diungkapkan.

Berbeda dengan legal memorandum yang dalam melakukan analisis terhadap masalah hukum menawarkan aneka penyelesaian, pembelaan di pengadilan langsung memperjuangkan satu jenis pemecahan masalah.

4.      Penulisan instrumen-instrumen hukum

Ada berbagai instrumen hukum tertulis yang diperlukan dalam sikap-tindak hukum, misalnya: perjanjian (kontrak), surat kuasa, dan beraneka macam akta (misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dll).

Sebagian dari instrumen hukum ini telah ada bentuk bakunya. Misalnya jenis akta yang dibuat oleh Notaris. Instrumen hukum berbentuk baku ini seringkali menggunakan kata-kata yang sangat klise, yang dianggap sebagai kata-kata baku, yang mungkin pada masa sekarang sudah tidak mudah lagi dipahami oleh para pihak yang berkepentingan. Banyak buku yang telah dibuat oleh para ahli, yang merupakan kumpulan dari instrumen-instrumen hukum. Di antaranya Buku Seri Contoh-Contoh Kontrak, Rekes & Surat Resmi Sehar-hari yang ditulis oleh  Sudargo Gautama (Gow Giok Siong).[5]

Dari keempat tulisan hukum kalangan praktisi di atas, dapat lagi dibedakan berdasarkan lingkup kegunaannya, yaitu dipakai dalam proses pengadilan (litigasi) atau di luar proses  pengadilan.(non litigasi). Adapun dokumen-dokumen dimaksud adalah:

1.      Non Litigasi, terdiri dari:

1. Legal Memorandum (Memorandum Hukum);
2. Legal Opinion (Pendapat Hukum); dan
3. Penulisan Instrumen-Instrumen Hukum, antara lain:

- Kontrak (Perjanjian);

- Akta;

- Dll

2.      Litigasi, terdiri dari:

1. Surat Kuasa (Litigasi & Non-Litigasi);          
2. Somasi;           
3. Gugatan;        
4. Eksepsi;          
5. Replik;
6. Duplik;
7. Kesimpulan;
8. Bnding;
9. Kasasi;
10. Peninjauan Kembali ; dan
11. Dokumen-Dokumen Bukti.

C.     Khalayak Sasaran (Audience) Tulisan Kalangan Praktisi.

Tulisan hukum yang dibuat oleh kalangan praktisi (advokat) tentu bentuknya tergantung kepada calon audience atau khalayak atau calon pembaca tulisan. Adapun khalayak atau calom pembaca tulisan kalangan advokat dapat dikelompokan dalam empat kategori, yaitu:[6]

1.   Klien;

5.   Rekan dalam Kantor Hukum;

6.   Pengacara Pihak Lawan; dan

7.   Hakim dan Pengadilan.

1.      Klien

Klien akan meletakan harapan yang besar kepada konsultan hukum atau pengacaranya (advokatnya) agar mampu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya. Sehingga sebagai orang dipercaya, seorang konsultan hukum atau advokat harus mampu menunjukan kemampuannya sedemikian rupa, sehingga klien merasa aman. Oleh sebab itu, seorang konsultan atau advokat harus menjelaskan  kepada kliennya tentang langkah-langkah yang akan ditempuhnya untuk menyelesaikan suatu masalah, dan menjelaskan mengapa cara tersebut dipilih.

Dalam bidang litigasi, umumnya klien merasa sedikit takut menghadapi proses di pengadilan, terutama jika pemahaman mereka mengenai bidang hukum sangat terbatas. Menghadapi kondisi seperti ini, pengacara/ advokat harus memilih kata-kata dan nada yang sedemikian rupa dalam tulisannya, agar dapat membebaskan klien dari segala ketakutannya. Dengan demikian, berarti seorang pengacara/advokat harus mampu menjelaskan masalah hukum yang kompleks dengan memakai kata-kata yang mudah dipahami dan menghindari pemakaian istilah-istilah hukum yang membingungkan.

2.      Rekan dalam Kantor Hukum

Khalayak atau pembaca yang bekerja pada kantor hukum yang baik, biasanya adalah mereka yang sangat sibuk. Mereka ini memerlukan informasi yang akurat dan padat mereka baca dengan cepat. Orang-orang sekantor ini adalah sahabat baik dalam bidang ide maupun misi perjuangan, tidak seperti pengacara pihak lawan. Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan kepada kelompok ini harus langsung mengenai inti dari materinya. Isinya dapat berupa alternatif atas segala kemungkinan bahasan, dan disampaikan dalam bentuk yang mudah terbaca.

4.      Pengacara pihak lawan

Seringkali antar para pengacara (advokat) yang membela klien masing-masing yang bersengketa melakukan surat-menyurat. Dalam kondisi seperti ini berarti masing-masing pihak penghadapi khalayak (audience) yang paling sulit. Dikatakan sulit, karena masing-masing pihak (advokat) berada dalam kedudukan yang berseberangan (membela klien). Dalam menghadapi kondisi seperti ini, masing-masing harus hati-hati dan teliti agar tidak merugikan klien yang bersangkutan. Sebab itu, harus disiapkan argumen-argumen yang meyakinkan pengacara pihak lawan.

5.      Hakim dan Pengadilan

Bagi sebagian besar penulis hukum, hakim dan pengadilan adalah khalayak yang paling mengkhawatirkan. Dalam tulisan yang ditujukan kepada kalangan ini, penulis harus meyakinkan suatu pandangan tertentu kepada orang yang memiliki kekuasaan yang tidak kecil dalam bidang hukum ini. Surat gugatan, pledoi, pembelaan tertulis dan bentuk tulisan hukum yang dibuat untuk kalangan ini harus memperhatikan pengalaman, bias pandangan atau prasangka, lama profesi, dan dalam suasana apa mereka membaca tulisan atau informasi.

D.    Jenis Bahan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa dalam membuat tulisan-tulisan di atas, perlu dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dikenal dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, yang diutamakan adalah data sekunder (pustaka). [7] Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”.

 Bahan-bahan hukum terdiri dari:

1.    Bahan hukum Primer;

2.    Bahan hukum Sekunder; dan

3.    Bahan hukum Tersier.

Dimkasud dengan  “bahan hukum” di atas adalah:[8]   

1.      Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a.       Norma (dasar) atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;

b.      Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR;

c.       Peraturan Perundang-undangan: UU, Perpu, PP, Kepres, Kepmen, Perda.

d.      Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat;

e.       Yurisprudensi;

f.       Traktat;

g.      Bahan hukum dari jaman penjajahan, seperti KUHP, KUH. Perdata, dll

2.      Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku teks, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya;

3.      Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan lain-lain.

E.   Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Bahan hukum, khususnya bahan hukum primer, perlu dikaitkan dengan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI yaitu berikut:

1.      Pada tahun 1966, tata urutan perundangan ditetapkan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Tata urutan perundang-undangan tersebut terdiri dari :

b.      Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

c.       Ketetapan MPR (Tap MPR);

d.      Undang-Undang (UU);

e.       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

f.       Peratuan Pemerintah (PP); dan

g.      Keputusan Presiden (Keppres),

2. Tata urutan tersebut kemudian berubah lagi pada tahun 2000. Perubahan tata urutan ini tertuang dalam bentuk pasal 2 TAP MPR/No.III/MPR/2000. Tata urutan perubahan kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

a.       Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

b.      Ketetapan MPR (Tap MPR)

c.       Undang-Undang (UU)

d.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

e.       Peraturan Pemerintah (PP)

f.       Keputusan Presiden (Keppres)

g.      Peraturan Daerah

3. Tata urutan di atas, mengalami perubahan tahun 2004, melalui UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan terbaru adalah sebagai berikut :

a.       Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

b.      Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemeerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

c.       Peraturan Pemerintah (PP)

d.      Peraturan Presiden (Perpres)

e.       Peraturan Daerah (Perda), terdiri dari :

f.       Perda Propinsi

g.      Perda Kabupaten/Kota

h.      Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.

4.      Tata urutan tahun 2004 mengalami perubahan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan terbaru adalah sebagai berikut:[9]

a.       Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

b.      Ketetapan MPR;

c.       Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemeerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

d.      Peraturan Pemerintah (PP)

e.       Peraturan Presiden (Perpres)

f.       Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.      Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

F.   Metode Penelusuran Bahan Hukum

Perlu dikemukakan bahwa yang perlu diketahui adalah tempat-tempat yang diperkirakan menyimpan bahan dan dokumen hukum. Adapun tempat-tempat dimaksud adalah:

1.    Perpustakaan;

2.    Pusat Dokumentasi;

3.    Arsip; dan

4.    Museum.

Jenis bahan-bahan hukum, selain berupa peraturan perundang-undangan, juga tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik tulisan yang akan dibuat. Khusus mengenai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam:

1.    Lembaran Negara;

2.    Himpunan Negara;

3.    Himpunan Departemen;

4.    Berita Negara;

5.    Lembaran Daerah;

6.    Himpunan PERDA;

7.    Dll.

Selanjutnya, penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan melaui dua metode (cara) yaitu secara manual dan secara online (melalui sarana internet).

1.    Secara Manual

Secara manual, berarti kita harus mendatangi tempat-tempat yang diperkirakan menyimpan bahan atau dokumen hukum seperti disebutkan di atas. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengumpulkan data, khususnya di perpustakaan adalah:[10]

a.    mempelajari ketentuan atau peraturan yang digunakan oleh perpustakaan dimana kegiatan penelitian dilakukan.

b.    harus mengetahui sistem pelayan perpustakaan tersebut: -Sistem terbuka; dan sistem pelayanan tertutup.

c.    perlu mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan yang bersangkutan.

d.   harus memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan itu, dengan memakai alat penelusuran yang disebut katalog.

e.    mencari informasi melalui katalog. Dapat dilakukan melalui tiga cara:

-  memakai kartu pengarang atau penulis;

-  kartu judul,

-  kartu subyek (pokok bahasan).

f.     membuat catatan-catatan setelah bahan yang diperlukan diperoleh. Catatan ditulis pada kartu yang berisi hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan, gunanya agar peneliti dengan mudah dapat menelusuri kembali data yang telah diperoleh sewaktu mengolah data dan membuat tulisan.

2.    Secara Online

Dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi, dapat dikatakan bahwa kesulitan yang dialami dalam pengumpulan bahan dan dokumen hukum secara manual dapat teratasi dengan bantuan sarana internet (metode online). Secara garis besar penelusuran dan pengumpulan bahan dan dokumen hukum melalui sarana internet adalah:

a.    Hubungkan Komputer dengan salah satu internet server (INDOSAT, TELKOMNET, DLL);

b.    Hubungkan ke salah satu internet Directory   (YAHOO, GOOGLE, DLL);

c.    Hubungkan ke WEBSITE  yang dituju/dikehendaki;

     Misalnya:

- http://www.depkumham.go.id

- http://www.setneg.go.id

- http://www.untreaty.org

- http://www.itlos.org

- http://www.legalitas.org

- http://www.mpr.go.id

- http://www.mahkamahagung.go.id

- Dll

d.   Atau kalau website yang dituju tidak diketahui, dapat dilakukan secara lasngung mencari objek (topik) yang dicari.

Misalnya:

-  UU NO……TAHUN……..

            - Penanaman Modal di Indonesia.

            - Legal opinion tentang RUU RUU APP

           -  Analisa atas Keputusan………

            - Contoh Surat Kuasa….

- DLL

Kemudian perlu ditambahkan bahwa setelah bahan-bahan atau dokumen hukum yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan, maka bahan atau dokumen tersebut dipakai untuk membuat yang tulisan hukum yang dikehendaki. Dalam kegiatan ini, penulis melakukan analisis data. Bentuk analisis data tergantung dengan jenis data, yaitu tulisan apakah secara kualitatif atau kuantitaif.[11] Analisa secara kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka karena menggunakan kuestioner). Sebaliknya dipakai analisa secara kualitatif  jika datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Di antara kedua cara analisis ini, cara analisis kualitatif paling banyak digunakan dalam penelitian hukum. Begitu juga dalam penulisan hukum untuk kalangan praktisi.

Analisis terhadap bahan-bahan (data) yang telah dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal yaitu penafsiran:[12]

a.    autentik;

b.    menurut tata bahasa (gramatikal);

c.    berdasarkan sejarah perundang-undangan atau sejarah hukum;

d.   sistimatis;

e.    sosiologis;

f.     teleologis;

g.    fungsional, ataupun

h.    penafsiran futuristik (sebagai prakiraan).

Dimaksud dengan penafsiran autentik adalah penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal) adalah penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang ber-sangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari. Penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan atau sejarah hukum (historis) adalah yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak mulai dibuat. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari suatu undang-undang dalam masyarakat. Penafsiran sistimatis adalah penafsiran  dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang.[13]

Kemudian penafsiran fungsional adalah interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.[14]

G.  Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.      Kalangan praktisi dalam membuat tulisan hukum tidak terlepas dari kegiatan penelitian hukum, yakni diawali oleh pengumpulan bahan dan dokumentasi hukum, analisa hingga penyusunan/pembuatan tulisan;

2.      Bentuk tulisan yang dibuat oleh kalangan praktisi, sangat tergantung pada khalayak yang ditujui. Oleh sebab itu, tulisan yang dibuat harus disesuaikan dengan khalayak yang dituju; dan

3.      Dalam membuat tulisan hukum bagi praktisi (terutama kantor hukum yang besar & sibuk) diperlukan adanya “tim khusus” yang melakukan kegiatan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Agus Brotosusilo dkk., Penulisan Hukum.,Dikti Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta, 1992

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta,Kec.ke 11, 1962

Ronny Hanitijo Soemitro., Metode Penelitian Hukum., Ghalia Indonesia, Jakarta., 1982

Sanapiah Faisal., Format-Format Penelitian Sosial., Rajawali Pers., Cet.ke 4, 1999

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT.CITRA ADITYA BAKTI,Bandung, 2000

Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat., Radjawali Pers, Jakarta, Cet. Ketiga, 1990

Sudargo Gautama. Contoh-Contoh Kontrak, Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari,  Binacipta, Bandung, 1990

Sunaryati Hartono., Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20., Alumni, Bandung, Cet. I, 1994.

  

---

[1]. Dosen Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional dan Hukum Pidana Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

[2]. Sunarjati Hartono,  Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, 1994, hal. 131

[3]. Agus Brotosusilo dkk., Penulisan Hukum.,Dikti Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta, 1992, hal..24-25

[4]. Ibid., hal. 30- 36. Delapan jenis tulisan kalangan prktisi dimaksud adalah: 1. Memorandum hukum (legal memorandum); 2. Pembelaan hukum di pengadilan; 3. Pendapat hukum (Legal opinion); 4. Penulisan untuk Penyuluhan Hukum; 5. Penulisan Rancangan Perundang-undangan; 6. Penulisan instrumen-instrumen hukum; 7. Artikel untuk Majalah Hukum Ilmiah; dan 8. Penulisan hukum jurnalistik

[5]. Sudargo Gautama (Gow Gik Siong) menulis buku seri contoh-contoh kontrak, rekes & surat resmi sehari-hari sampai tahun 1990 ada 5 jilid.

[6]. Op.Cit., Agus Broto Susilo, hal. 8-12

[7]. Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis. Data primer akan menjadi data sekunder jika dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

[8]. Soerjono S & Sri Mamuji., Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat., Radjawali Pers, Jakarta, Cet. Ketiga, 1990, hal. 52

[9]. Lihat pasal 7 ayat (1)

[10]. Ibid., hal. 50-60

[11].  Dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya dipengaruhi oleh dua perspektif teoritis pokok, yaitu aliran positivis dan fenomologi.  Perbedaan pokok antara keduanya, antara lain:

a.   Pada positivisme yang terpenting adalah meneliti fakta atau sebab-sebab terjadinya gejala-gejala sosial tertentu;

b.   Pada fenomologi yang terpenting adalah memahami perilaku manusia dari sudut pandangan orang itu sendiri;

c.   Para positivis berusaha untuk mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan yang berstruktur dan alat-alat pengumpulan data lainnya, yang menghasilkan data kuantitatif serta memungkinkan untuk membuat korelasi antara gejala-gejala, dengan mempergunakan statistik;

d.   Seorang fenomenoloog akan berusaha untuk mengumpulkan data dengan tertutama menggunakan pengamatan terlibat, pedoman pertanyaan, dan mungkin menganalisa dokumen-dokumen pribadi.

Bertolak dari perspektif-perspektif di atas, maka ada suatu kecenderungan bahwa para fenomenolog lebih mementingkan pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif. Sebaliknya para positivis lebih kepada penggunaan metode kuantitatif. Lihat lebih lanjut, Ibid, hal. 249-151

[12]. Sunarjati Hartono.,Op cit,hal. 152-153

[13]. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta,Kec.ke 11, 1962, hal. 11-12

[14]. Satjipto Rahardjo., Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hal. 95