Contoh Surat Gugatan Pencabutan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan (HGB) Kepada Kepala Kantor Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Contoh: Format Surat Gugatan Pencabutan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan (HGB) Kepada Kepala Kantor Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Palembang, 8 Agustus 2016

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Palembang

Di-

Palembang

Perihal: GUGATAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama               : Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin, M.Eng.,Sc.,M.E.

Warganegara   : Indonesia

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Pekerjaan         : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat                        : Jl. R.E. Martadinata No.1 Rt.33 Palembang

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2016 yang diwakili kuasa hukumnya: Iswahyudi, S.Sy dan Arif Hidayat, SH. Warga Negara Indonesia. Kesemuanya adalah advokat yang berdomisili di Jl. Palembang-Betung, Km.15 Tanah Mas, Banyuasin.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG tempat kedudukan Jl. Kapt. Arivai No.99 Palembang yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Objek Gugatan:

1.      Sertifikat Pengganti HGB No. 315/Kel. 2 Ilir tanggal 27 April 2016, luasanya 58.230 M2 atas nama:

1.      DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET

2.      ASMARULLAH,MA.

3.      H.J. NARO, SH.

2.      Sertifikat Pengganti HGB No. 316/Kel. 2 Ilir tanggal 27 April 2016, luasnya 40.000 m² atas nama:

1.      DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET,

2.      ASMARULLAH, M.A.

3.      H.J. NARO, SH.

Yang dikeluarkan oleh Tergugat

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1.      Bahwa Penggugat adalah pemegang SHBG No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. H.J. NARO, SH.

2.      Bahwa Penggugat adalah salah satu pemilik sah SHGB No. 316/Kel 2Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m²  yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. H.J. NARO, SH.

3.      Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016 telah datang ke Kantor Pertanahan Kota Palembang guna melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. H.J. NARO, SH.

4.      Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315/ Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. H.J. NARO, SH. Dan Sertifikat HGB No. 316/Kel. 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. H.J. NARO, SH. Ternyata telah diterbitkan Sertifikat Pengganti oleh Tergugat atas permintaan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A.

5.      Bahwa permintaan penerbitan penggantian sertifikat tersebut dikarenakan SHGB No. 315/ Kel 2Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. GS. No. 2378/1977 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. H.J. NARO, SH. Dan Sertifikat HGB No. 316/Kel. 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 GS. No. 2379/1977 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. H.J. NARO, SH. Hilang, di mana pada tanggal 28 Februari  2006 DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET dan ASMARULLAH, M.A. melapor ke Poltabes Palembang pada tanggal 1 Maret itu juga DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, dan ASMARULLAH, M.A., diangkat sumpah di Kantor Pertanahan Kota Palembang dan pada tanggal 27 April 2006 diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/ Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/ Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/ Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006.

6.      Bahwa Penggugat sangat keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel. 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/ Kel. 2 Ilir tanggal 27 April 2006 yang dilakukan oleh Tergugat tersebut karena sangat merugikan penggugat.

7.      Bahwa pada tahun 1974 atas prakarsa Bapak H. Asnawi Mangku Alam didirikanlah perusahaan PT Delta Sumatera Carp dan PT Delta Sumatera Prefab, oleh karena sesuatu hal perusahaan tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1992 atas petunjuk Bapak H. Asnawi Mangku Alam (Alm.), agar lahan seluas lebih kurang 10 hektare tersebut dimintakan SHBnya, hal tersebut terlaksana dan selesai pada tahun 1993 dengan biaya pada waktu itu sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) karena perusahaan tidak ada biaya, maka penggugat yang membiayai atau membayarnya terlebih dahulu dan akan dikembalikan apabila perusahaan telah mempunyai uang atau tanah/lahan tersebut laku dijual; dan atas kesepakatan bersama kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut disimpan bersama pada SAFEDEPOSIT BOX Bank EXIM Jl. Kapten A. Rivai Palembang (sekarang Bank Mandiri), dimana IR. ASMARUDDIN dan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET masing-masing memegang satu kunci dan memiliki satu akses/berhak untuk membuka SAFEDEPOSIT BOX tersebut sewaktu-waktu; oleh karena banyak terdapat permasalahan antara Penggugat dan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET  sehubungan dengan kedua perusahaan tersebut dan Penggugat sangat mengkhawatirkan keberadaan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, apalagi sering berada di luar negeri (Australia), maka kedua sertifikat tersebut Penggugat simpan di rumah Penggugat. Bahwa Desember 2005 DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAH, MA. menanyakan  tentang kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut Penggugat yang menyimpannya dan Penggugat berjanji tidak akan menghilangkanya apalagi untuk menyalahgunakannya; karena semata-mata kekhawatiran Penggugat saja dan faktanya sampai saat ini masih dalam keadaan baik di tangan Penggugat.

8.      Bahwa sertifikat HGB No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 dan sertifikat HGB No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 19 Mei 1993 tidak pernah hilang karena disimpan oleh Penggugat, sedang DRS. DJAMALOEDDIN dan ASMARULLAH,M.A. mengetahui jika kedua Sertifikat tersebut di tangan Penggugat dan seandainya sertifikat tersebut hilang seharusnya Penggugat diikutsertakan didalam mengajukan Pengganti sertfikat tersebut.

9.      Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2006 telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang isinya tentang permohonan pemblokiran atas Sertifikat Pengganti Hak Guna Usaha No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dengan luas 40.000 m2 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH. yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat, namun tidak ada jawaban hingga saat ini.

10.  Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Usaha No. 315 /Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH. adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b) UU No. 9 Tahun 2004 karena dibuat dengan keterangan yang tidak benar, yaitu dengan alasan kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas hilang, padahal senyatanya atau faktanya sertifikat tersebut ada pada Penggugat, sedangkan DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. tahu bahwa kedua sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ada pada Penggugat, hal ini membuktikan bahwa proses pembuatan Sertifikat Pengganti tersebut diatas cacat hukum, karena dibuat dengan alasan atau dasar yang tidak benar (bertentangan dengan peraturan karena didasarkan dengan kebohongan). Disamping itu juga Tergugat didalam penerbitan Sertifikat Pengganti tersebut diatas melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, di mana seharusnya sebelum menerbitkan Sertifikat Pengganti (objek sengketa) sepatutnya Tergugat memanggil Penggugat yang namanya tercantum juga di dalam Sertifikat yang dikatakan hilang tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat.

11.  Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH. dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2005 yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH. adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu sebagai berikut:

-          Pasal 57 (2) yang berbunyi bahwa Permohonan Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya. Ternyata Tergugat tidak pernah diikutsertakan dalam proses Penggantian Sertifikat tersebut, padahal Penggugat tidak pernah memberikan hak kepada DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH., untuk menggantinya.

12.  Bahwa di samping penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/ Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH., bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Sertifikat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah.

13.  Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu baru diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 14 Juli 2016, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima.

14.  Berdasarkan segala alasan dan uraian yang disebutkan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memanggil kedua belah pihak dalam perkara ini dan menyidangkannya serta Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1.      Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.      Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/ Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH., dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH., yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3.      Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 315/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dengan luas 58.230 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH., dan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 316/Kel 2 Ilir tanggal 27 April 2006 dengan luas 40.000 m² yang tercatat atas nama DRS. DJAMALOEDDIN DJANGGOET, ASMARULLAH, M.A. dan H. J. NARO, SH., yang dikeluarkan oleh Tergugat;

4.      Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai pendapat atau pandangan lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik.

Hormat Penggugat,

Kuasanya

(Iswahyudi, S.Sy)                                                          (Arif Hidayat, SH)

Related Post:
> Contoh Surat Gugatan Pencabutan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan (HGB) Kepada Kepala Kantor Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN
> Contoh Surat Jawaban Tergugat (Badan Pertanahan BPN) Atas Gugatan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan (HGB) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)