Tarjih Menurut Ulama Ushul Fiqh
Oleh: Muhammad Habib & Rezasasmi Hidayat
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kajian
tentang pengetahuan agama Islam pada dasarnya membicarakan dua hal pokok. Pertama,
tentang apa yang harus diyakini umat Islam dalam kehidupannya. Pengeahuan
tentang hal ini kemudian berkembang menjadi “Ilmu’aqidah”. Kedua, tentang apa
yang harus diamalkan umat Islam dalam kehidupannya. Pengetahuan tentang hal ini
kemudian berkembang menjadi “Ilmu Syariah”. Ilmu syariah itu pada dasarnya
mengandung dua hal pokok. Pertama, tentang materi perangkat tertentu yang harus
dilakukan seorang muslim dalam usaha mencari kebahagiaan hidup di dunia
dan di akhirat
kelak. Perangkat materi tersebut, secara mudahnya disebut “Fiqh”. Kedua,
tentang cara, usaha, dan ketentuan dalam menghasilkan materi Fiqh tersebut. Hal
yang kedua ini, secara mudahnya disebut “Ushul Fiqh”.
Ushul
Fiqih merupakan sarana untuk menggali hukum Islam yang sudah ada yakni
bersumberkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Di dalam mengkaji Al-Qur’an dan Hadist
ini, janganlah menela’ah mentah-mentah, agar tidak
keliru didalam mengamalkanya. Supaya menjadi hukum syar’i yang sesuai haruslah
memakai metode yang benar. Karena didalam penginstimbatan hukum Islam terdapat
beberapa metode yang harus dipahami betul-betul. Yang salah
satunya yaitu dengan metode ta’arud ad-dilalah yang di dalam metode ini
terdapat teori al-tarjih (dua dalil yang sama tetapi bisa bertolak belakang) .
Ilmu tarjih itu sendiri merupakan bagian dari cabang ilmu ushul fiqh, yang
membicarakan tentang “menguatkan“ baik itu menguatkan nash, hadits, ijma’, qiyas,
maupun yang lainnya agar tidak ada kelemahan dalam pengamalan hukum yang
dikeluarkan oleh berbagai metode tadi, sehingga tidak
lagi ada keraguan bagi pengamalnya, namun untuk
mencapai kesemuaan di atas kita juga perlu melihat bagaimana kriteria yang
dibuat ulama terdahulu supaya kita dapat melaksanakannya dan mengeluarkan hukum
dari setiap permasalahan yang ada dihadapan kita.
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana
definisi Tarjih di kalangan ulama ushul fiqh ?
2.
Bagaimana cara penarjihan suatu dalil di
kalangan ulama ushul fiqh ?
3.
Apa saja syarat-syarat untuk melakukan pentarjihan
menurut ulama ushul fiqh ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Tarjih
Secara etimologi perkataan tarjih ( تر
جيح ) adalah masdar dari
kata Arab "rajjaha" (رجح) " yurajjihu"
( يرجح ), " tarjihan" (ترجيحا ), yang berarti ”menguatkan”. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa
definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh.
a.
Menururut
ulama Hanafiyah:
اظهار زيادة لأحد المتماثلين على الأخربما لايستقل.
Artinya:
“Memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu
dari dua dalil yang sama (sederajat), dengan tambahan yang tidak berdiri
sendiri.”
Menurut
golongan ini, dalil yang bertentangan harus sederajat dalam kualitasnya,
seperti pertentangan ayat dengan ayat. Dalil tambahan yang menjadi pendukungnya
harus berkaitan dengan salah satu dalil yang didukungnya.
b.
Dalam kitab al-Ta`rifat karya `Ali bin Muhammad al-Jurjani
yaitu:
الترجيح هو
اثبات مرتبة فى احدالدليلين على الاخر
Artinya:
"Tarjih adalah menetapkan atau menguatkan salah satu dalil dengan
lainnya."[1]
c.
Menurut Jumhur Ulama
تقوية احدى الامارتين على الأخرى ليعمل بها.
Artinya:
“Menguatkan salah satu dalil yang zhanni dari yang
lainnya untuk diamalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut.”
Konsep tarjih muncul
ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil
lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan jalan (metode) al-jama`
wa al-tawfiq (الجمع والتوفيق ). Dalil yang dikuatkan disebut dengan rajih ( راجح ), sedangkan dalil yang dilemahkan disebut marjuh
( ( مرجوح .
Dengan pengertian tersebut, jumhur mengkhususkan tarjih
pada permasalahan yang zhanni. Menurut mereka tarjih tidak termasuk persoalan
yang qath’i. Juga tidak termasuk antara yang qath’i dengan yang zhanni.
Para ulama telah sepakat bahwa dalil yang rajih
(dikuatkan) harus diamalkan, sebaliknya dalil yang marjuh (dilemahkan) tidak
perlu diamalkan. Di antara alasannya, para shahabat dalam banyak kasus telah
melakukan pen-tarjih-an dan tarjih tersebut diamalkan, seperti
para shahabat lebih menguatkan hadits yang dikeluarkan oleh Siti ‘Aisyah
tentang kewajiban mandi apabila telah bertemu antara alat vital lelaki dan alat
vital perempuan (H.R. Muslim dan Turmudzi), daripada hadits yang diterima dari
Abu Hurairah, “Air itu berasal dari air”. (H.R. Ahmad Ibnu Hambal dan
Ibnu Hibban).
B. Syarat-syarat Tarjih
Adapun mengenai syarat-syarat tarjih itu dapat
disebutkan, sebagai berikut:
1.
Dua dalil tersebut
harus ta`arudh (kontradiksi) dan tidak ada kemungkinan untuk
mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi
tarjih dalam dua dalil yang qath`i (pasti) karena kedua dalil
ini tidak mungkin bertentangan (kontradiksi).
2.
Kedua dalil yang
bertentangan itu sama pantas untuk petunjuk kepada yang dimaksud.
3.
Kedua dalil yang
dimaksud ada petunjuk yang mewajibkan beramal salah satu keduanya dan
meninggalkan yang lainnya.[2]
Berdasarkan
persyaratan tarjih di atas, dapat dipahami bahwa, tidak terjadi tarjih terhadap
al-Qur`an (qath`i al-thubut) dengan hadits Ahad (zhanni al-thubut)
dikarenakan kedua dalil ini tidak sederajat (setingkat). Lain halnya jika
terjadi perbedaan dari segi dalalahnya. Seperti kedua dalil-dalil itu
sama-sama qath`i al-thubut (al-Qur`an dan Hadith mutawatir),
akan tetapi kandungan isinya (dalalah) yang satu qath`i
al-dalalah dan yang lain zhanni al-dalalah. Demikian pula
(tidak terjadi tarjih), jika yang satu dalil dari hadits Mutawatir dan yang
lain hadits Ahad, karena dalam hal semacam ini hadits Mutawatir yang harus
didahulukan dalam pengamalannya.
C. Cara pentarjihan di kalangan
ulama ushul fiqh
Menurut ulama ushul, cukup
banyak metode yang bisa digunakan untuk mentarjih dua dalil yang bertentangan
apabila tidak mungkin dilakukan melalui cara at-jam’u baina at-taufiq
(penggabungan) dan naskh (menghapuskan).
Namun cara pen-tarjih-an
tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) at-Tarjih baina
an-Nushush, artinya
menguatkan salah satu nash (ayat atau hadits) yang saling bertentangan, dan (2) at-tarjih baina al-qias, yaitu menguatkan
salah satu qias (analogi yang bertentangan).
a. Tarjih baina an-Nushush
Tarjih baina an-Nushush, terbagi menjadi beberapa bagian,
berikut ini.
I.
Dari
segi sanad
Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa pen-tarjih-an dapat
dilakukan melalui 42 cara, diantaranya di kelompokkan dalam bagian berikut:
·
Menguatkan
salah satu nash dari segi sanadnya
Cara ini antara lain dengan meneliti kuantitas perawi suatu hadits.
Menurut jumhur, hadits yang banyak perawinya di-tarjih-kan dari yang
sedikit, karena kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan sangat
kecil.
Tetapi Abu Hanifah,
dan Abu Hasan Al-Karkhi menolak pendapat jumhur tersebut. Mereka semua berasal
dari golongan mazhab Hanafi. Menurut mereka banyaknya perawi tidak bisa men-tarjih
hadits lain yang lebih sedikit perawinya, kecuali kalau lebih dari tiga orang
perawi (hadits Masyhur). Mereka menganalogikan kepada kasus persaksian yang
bertentangan, bahwa hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara atas dasar
persaksian yang lebih banyak orangnya.
Jumhur juga
berpendapat bahwa pen-tajih-an boleh dilakukan berdasarkan kualitas
perawi, misalnya hadits yang perawinya yang lebih dhabit (kuat hapalan)
dikuatkan dari hadits yang perawinya tidak dhabit. Dan dibolehkan pula men-tarjih
hadits berdasarkan pada cara penerimaan hadits, misalnya hadits yang diterima
dan dipelihara melalui hapalan perawi lebih diutamakan daripada hadits yang
diterima perawi melalui tulisan.
·
Pen-tarjih-an
dengan melihat riwayat itu sendiri.
Yaitu menguatkan hadits mutawatir daripada hadits masyhur atau
menguatkan hadits masyhur daripada hadits ahad. Bisa juga dengan melihat
persambungan sanadnya, misalnya hadits yang sampai kepada Rasul di-rajih
daripada hadits yang tidak sampai ke Rasul.
·
Pen-tarjih-an
melalui cara menerima hadits dari Rasul
Yaitu me-rajih-kan hadits yang diterima dan dipelihara
melalui hapalan perawi dari hadits yang diterima perawi melalui tulisan.
Dikuatkan hadits yang memakai lafazh langsung dari Rasulullah SAW., seperti
lafal naha (melarang) atau amara (memerintah) daripada riwayat
yang lain. Begitu pula hadits ahad yang matannya tidak menyangkut orang banyak
didahulukan dari hadits ahad matannya mengandung orang banyak. Hal itu
didasarkan pada kesangsian Ulama Ushul, bahwa tidak mungkin hadits yang
menyangkut orang banyak memiliki perawi sedikit.
II.
Dari
segi matan
Maksud dari matan adalah teks ayat, hadits atau ijma’. Menurut
Al-Amidi ada 51 cara dalam pen-tarjih-an dari segi matan, antara lain:
·
Teks
yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah,
karena menolak kemadaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.
·
Teks
yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan
karena melaksanakan perintah berarti sekaligus melaksanakan yang hukumnya
boleh.
·
Makna
hakikat dari suatu lafazh lebih diutamakan daripada makna majazi-nya.
·
Dalil
khusus diutamakan daripada dalil umum.
·
Teks
umum yang belum dikhususkan lebih diutamakan daripada teks umum yang telah di-taksis.
·
Teks
yang sifatnya perkataan lebih diutamakan daripada teks yang sifatnya perbuatan.
·
Teks
yang muhkam lebih diutamakan daripada teks yang mufassar karena muhkam
lebih pasti dibanding mufassar.
III.
Dari segi hukum atau kandungan hukum
Cara pen-tarjih-an melalui metode ini,
menurut Al-Amidi ada 11 cara, sedangkan menurut Asy-Syaukani ada sembilan cara,
yaitu:
·
Teks yang mengandung bahaya menurut jumhur
lebih diutamakan dari teks yang membolehkan. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW:
مااجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام.(رواه
البيهقي)
Artinya :
“Tidaklah
berkumpul antara yang halal dengan yang haram, kecuali yang haram lebih
dominan.”(H.R. Baihaqi)
Namun,
menurut Al-Ghazali, kedua hukum itu digugurkan saja. Dengan alasan bahwa
kualitas keduanya adalah sama. Teks yang membolehkan didukung oleh hukum asal
pada sesuatu, yaitu boleh. Sedang hukum yang dilarang itu mengiring seseorang
untuk hati-hati. Dengan demikian, kualitas keduanya sama.[4]
·
Di kalangan para ulama terjadi perbedaan
pendapat tentang teks yang bersifat menetapkan, dengan teks yang meniadakan. Maka dalam hal seperti ini terjadi perbedaan pendapat ulama.
Misalnya Ibn `Abbas meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW mengawini
Maimunah dalam keadaan ihram sebagaimana hadits berikut ini:
انه
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمو نة بنت الحارث وهو محرم ) رواه البخارى
ومسلم)
Artinya:
" Sesungguhnya Nabi SAW mengawini Maimunah
binti al-Harith sewaktu beliau sedang Ihram". (HR.Bukhari dan Muslim).
Hadits ini
berlawanan dengan hadits Abu Rafi` yang mengabarkan berikut ini:
انه
صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. (رواه مالك)
Artinya: "Bahwasanya Nabi SAW mengawini maimunah
binti al-Harith pada beliau sudah bertahallul". (HR. Malik)
(Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hal. 570. Lihat Juga. Al-Hafidz
ibnu Hajar al-`Asqalani,Bulugh al-Maram, hal. 207).
Dalam kasus
seperti ini, menurut ulama Syafi`iyyah teks yang sifatnya meniadakan lebih
didahulukan dari teks yang sifatnya menetapkan. Kasus perkawinan Rasulullah SAW
di atas, riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW tidak dalam keadaan ihram lebih
didahulukan dari riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW sedang ihram. Alasannya
bahwa Abu Rafi` pada waktu itu bersama-sama beliau, maka sudah barang tentu ia
lebih tahu atas peristiwa itu daripada Ibnu `Abbas yang saat itu tidak ikut
pergi bersama Rasulullah SAW.[5]
Adapun menurut jumhur, teks yang menetapkan lebih diutamakan dari teks yang
meniadakan, karena teks yang bersifat menetapkan memberi informasi tambahan.
Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa hukum kedua hadits tersebut
digugurkan. Hal itu dimungkinkan keduanya benar dan keduanya salah. Oleh karena
itu, perlu dicari indikasi lainnya.
·
Apabila isi suatu teks menghindarkan terpidana
dari hukuman, dan teks yang lain mewajibkan terpidana mendapatkan hukuman, maka
yang dipilih adalah yang pertama, menghindarkan terpidana daripada hukuman.
Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.:
ادرؤوا الحدودباالشبهات.(رواه البيهقى)
Artinya:
“Tolaklah
hukuman dalam (kejahatan) hudud apabila terdapat keraguan” (H.R. Al-Baihaqi)
·
Teks yang mengandung hukuman lebih ringan didahulukan
daripada teks yang di dalamnya mengandung hukuman berat. Syari’at Islam
didasarkan pada keringanan, sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat
Al-Baqarah, 2 : 185 :
Artinya:
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah : 185)
IV.
Tarjih menggunakan faktor (dalil) lain di luar
nash
Menurut Al-Amidi ada lima belas cara pen-tarjih-an
dengan menggunakan faktor lain di luar nash, namun Imam Asy-Syaukani
meringkasnya menjadi sepuluh cara, di antaranya:
·
Mendahulukan salah satu dalil yang didukung
oleh dalil lain, baik dalil Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, dan lain-lain.
·
Mendahulukan salah satu dalil yang didukung
oleh amalan ahli madinah, karena mereka lebih mengetahui persoalan turunnnya
Al-Qur’an dan penafsirannnya. Selain itu, ada anjuran untuk mengikuti mereka.
·
Menguatkan dalil yang menyebutnya illat
(motivasi) hukumnya dari suatu nash serta dalil yang mengandung asbab
an-nuzul atau asbab al-wurud daripada dalil yang tidak memuat hal tersebut.
·
Mendahulukan dalil yang di dalamnya menuntut
sikap waspada daripada dalil yang tidak menuntut demikian.
·
Mendahulukan dalil yang diikuti dengan
perkataan atau pengamalan dari perawinya daripada dalil yang tidak demikian.
b. Tarjih bain al-qiyas
Wahab Al-Zuhaili mengelompokkan tujuh belas cara pen-tarjih-an
dalam persoalan qiyas yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani ke dalam
empat kelompok.
i.
Dari segi hukum ashal
Pen-tarjih-an qiyas dari segi hukum ashal,
menurut Imam Asy-Syaukani bisa menggunakan enam belas cara, di antaranya :
·
Menguatkan qiyas yang hukum ashalnya qath’i
dari yang zhanni.
·
Menggunakan qiyas yang landasan
dalilnya ijma’ dari qiyas yang landasan dalilnya nash, sebab nash
itu bisa ditakhsis, ditakwil, dan dinaskh, sedangkan ijma’ tidak. Tetapi cara
ini dibantah oleh Al-Juwaini yang didukung oleh ulama Syafiiyah dan Imam
Al-Baidhawi. Ia berpendapat ada kemungkinan bahwa qiyas yang didasarkan pada
qiyas lebih kuat dari ijma’, karena ijma’ sendiri harus dilandasi nash. Dengan
demikian, ijma’ bisa dianggap sebagai cabang dari nash yang tidak bisa
didahulukan dari ashalnya.
·
Menguatkan qiyas yang didukung dalil yang
khusus.
·
Menguatkan qiyas yang sesuai dengan
kaidah-kaidah qiyas dari yang tidak.
·
Menguatkan qiyas yang telah disepakati para
ulama tidak akan dinasakh.
·
Menguatkan qiyas yang hukum asalnya bersifat
khusus.
ii.
Dari segi hukum cabang
·
Menguatkan hukum cabang yang datangnya
kemudian dibanding hukum ashalnya.
·
Menguatkan hukum cabang yang illatnya
diketahui secara qath’i dari yang hanya diketahui secara zhanni.
·
Menguatkan hukum cabang yang ditetapkan
berdasarkan sejumlah logika nash dari hukum cabang yang hanya didasarkan kepada
logika nash secara tafshil.
iii.
Dari segi illat
Pentarjihan
berdasarkan `illat dapat dibagi dua, yaitu dari segi cara penetapan `illat dan
dari segi sifat `illat itu sendiri.[6] Adapun
pentarjihan dari segi cara penetapan `illat, antara lain:
a) Menguatkan `illat yang
disebutkan dalam nash atau disepakati sebagai `illat dari yang tidak demikian.
b)
Menguatkan `illat yang
dilakukan dengan metode al-sabru wa al-taqsim (pengujian,
analisis, dan pemilahan `illat) yang dilakukan oleh para mujtahid dari `illat
yang hanya menggunakan metode munasabah (keserasian) antara
`illat dengan hukum.
c)
Menguatkan `illat yang
di dalamnya terdapat isyarat nash dari `illat yang ditetapkan melalui munasabah
karena isyarat dari nash lebih kuat dari `illat yang ditetapkan berdasarkan
dugaan mujtahid.
Sementara pentarjihan dari segi sifat `illat, antara lain:
a)
Menguatkan `illat yang
bisa diukur dengan `illat yang bersifat relatif dan tidak bisa diukur.
b)
Menguatkan `illat yang
sifatnya bisa dikembangkan pada kasus lain dari `illat yang sifatnya terbatas
pada suatu kasus saja.
c)
Menguatkan `illat yang
berkaitan dengan kemaslahatan pokok (dharuriyyah) dari `illat yang hanya
berkaitan dengan kemaslahatan penunjang (hajiyyah). Demikian pula menguatkan
`illat yang berkaitan dengan kemaslahatan hajiyyah dari `illat yang terkait
dengan kemaslahatan pelengkap (tahsiniyyah).
d)
Menguatkan `illat yang jelas melatarbelakangi
suatu hukum, dari `illat yang bersifat indikator saja terhadap latar belakang
hukum.
iv.
Pentarjihan qiyas melalui faktor luar
Pentarjihan dengan cara ini dapat dilakukan antara lain
dengan :
·
Menguatkan qiyas yang didukung lebih dari satu
illat.
·
Menguatkan qiyas yang didukung oleh pendapat
sahabat (bagi yang mengakui bahwa pendapat shahabat sebagai salah satu dalil).
·
Menguatkan illat yang bisa berlaku untuk
seluruh furu’ daripada yang hanya berlaku untuk sebagian furu’ saja.
·
Menguatkan qiyas yang didukung lebih dari satu
dalil.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari beberapa kutipan definisi, dapat di fahami
bahwa yang dimaksud dengan tarjih adalah upaya untuk memperoleh atau memberikan
penilaian lebih kuat terhadap alasan-alasan atau dalil-dalil yang dipilih atas
dalil-dalil yang tidak terpilih. Hakikat dan tujuan dari definisi tersebut
adalah sama, yaitu menguatkan salah satu dari dua dalil yang sama untuk diamalkan,
dan kedua dalil yang bertentangan ini harus mempunyai kedudukan yang sama,
yakni zhanni.
Berdasarkan
persyaratan tarjih, dapat dipahami bahwa, tidak terjadi tarjih terhadap
al-Qur`an (qath`i al-thubut) dengan hadits Ahad (zhanni al-thubut)
dikarenakan kedua dalil ini tidak sederajat (setingkat). Lain halnya jika
terjadi perbedaan dari segi dalalahnya. Seperti kedua dalil-dalil itu
sama-sama qath`i al-thubut (al-Qur`an dan Hadith mutawatir),
akan tetapi kandungan isinya (dalalah) yang satu qath`i
al-dalalah dan yang lain zhanni al-dalalah. Demikian pula
(tidak terjadi tarjih), jika yang satu dalil dari hadits Mutawatir dan yang
lain hadits Ahad, karena dalam hal semacam ini hadits Mutawatir yang harus
didahulukan dalam pengamalannya.
Cara pentarjihan dapat
dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu at-tarjih baina an-nushush, dan
at-tarjih baina al-qiyas.
1.
Tarjih baina
an-Nushush, terbagi menjadi beberapa bagian: dari segi sanad, dari segi matan,
dari segi Hukum atau kandungan Hukum, tarjih menggunakan faktor (dalil) lain di
luar nash.
2.
Tarjih baina Al-Qiyas,
dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok: dari segi hukum ashl, dari segi
hukum cabang, dari segi illat, pentarjihan dari segi cara penetapan illat,
pentarjihan dari sifat illat, dan pentarjihan qiyas melalui faktor luar.
DAFTAR PUSTAKA
Abu
Hamid Al-Ghazali, Al-Musthafa fi Ilm
Al-Ushul, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
Al-Amidi,
Sayf Ad-Din Abi Al-Hasan ‘Ali, Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam, Muassasah
Al-Halabi, Cairo: 1967.
Al-Hafidz
ibnu Hajar al-`Asqalani,Bulugh al-Maram
Al-Jurjani, Al-Ta’rifat, Cairo: Dar
Rayyan, t.t.
Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,
Jilid. I, II, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
Al-San`ani, Subul al-Salam Juz.
II, Mesir: Tijariyah Kubra, t.t.
Mukhtar
Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam,
(Bandung: Al-Ma`arif, 1997)
Nazar Bakry, Fiqh
dan Ushul Fiqh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Prof.
Dr. Rachmat Syafe’i, MA, Ilmu Ushul Fiqih. Pustaka Setia. Bandung: 2010
Prof.
Dr. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam).
Jakarta. Pustaka Amani: 2003
Wahbah
al-Zuhaily, Fiqh Islami wa Adillatuhu, jilid I, Bairut: Dar al-Fikr
al-Mu’asir, 1989.
[2]
Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh…, hal. 162. Lihat
Juga. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum
Islam, (Bandung: Al-Ma`arif, 1997), hal. 470.
[3]
Al-Amidi, Syaf Ad-Din Abi Al-Hasan ‘Ali, Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam,
Muassasah Al-Halabi, Cairo; 1967
[4]
Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Musthafa fi Ilm Al-Ushul, Beirut: Dar
Al-Ilmiyah.
[5] Mukhtar Yahya dan
Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami, (Bandung:
Al Ma`arif, 1997), hal. 472. Lihat Juga uraian hadith tersebut dalam
Al-San`ani, Subul al-Salam Juz. II, (Mesir: Tijariyah Kubra,
t.t), hal. 192.
#makalah_prodi_perbandingan mazhab dan hukum_angkatan2012 2016_syariahdanhukum_UIN_Raden_fatah_palembang
